Sejarah Desa Batukaang  belum bisa dituliskan secara resmi karena kurangnya dukungan dokumen atau prasasti tentang proses bedririnya  Desa Batukaang.  Namun dari cerita turun - temurun Desa Batukaang sudah ada sejak Negara Republik Indonesia berdiri. Secara umum sering diceritakan bahwa asal-usul penduduk Batukaang banyak berasal dari Gelgel (Klungkung), Batur, Songan, Kebon (Karangasem), Selulung, Celagi dan beberapa dari desa lainnya. SEJARAH KEPEMIMPINAN DAN KEJADIAN PENTING Tahun 1930 - 1946  => Dipimpin oleh I Made Tangki, dianggap ...

Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa.  Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Digital. ...

Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya. Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkret (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat ...

Om Swastyastu, Selamat Datang kami ucapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr./i semua yang telah berkunjung ke website resmi Desa Batukaang, Kecamatan Batukaang, Kabupaten Bangli, Bali. Website ini kami kembangkan memanfaatkan platform OpenSID.  Sebagai media komunikasi dengan masyarakat, baik warga Desa Batukaang, maupun semua kalangan yang berkepentingan dengan desa. Sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, kami berharap website ini bisa menjadi media yang menjembatani antara Pemerintah Desa, Masyarakat dan ...

Latar BelakangUndang-Undang Desa yang baru mengamanatkan hak dan kewajiban yang tidak ringan bagi desa. Pasal 67 ayat (1), di dalam undang-undang desa secara substansial menyebutkan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan mendapatkan sumber pendapatan. Sementara pada ayat (2), eksplisit disebutkan bahwa kewajiban desa terdiri dari: a) melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI; b) meningkatkan kualitas ...